Monografi Detail

Sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan bukti yang andal dan sahih dalam penyusunan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, BSK Hukum menilai perlu untuk menjalin kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dna HAM. Sebagai ‘Perpanjangan Tangan’ Kementerian dan ‘Implementor’ kebijakan di tingkat Wilayah, secara logis, posisi Kantor Wilayah Kemenkumham tentu ‘lebih dekat’ dengan publik atau kelompok sasaran kebijakan