110420

Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Nomor Panggil
-

Penerbit
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat

Tahun Terbit
2025

Deskripsi Fisik
-

Klasifikasi
Analisis Kebijakan

Bahasa
Indonesia

ISBN
-

Tempat Terbit
Sulawesi Barat

Anotasi

Sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan bukti yang andal dan sahih dalam penyusunan kebijakan Kementerian Hukum, BSK Hukum menilai perlu untuk menjalin kolaborasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sebagai ‘Perpanjangan Tangan’ Kementerian dan ‘Implementor’ kebijakan di tingkat Wilayah, secara logis, posisi Kantor Wilayah Kemenkum tentu ‘lebih dekat’ dengan publik atau kelompok sasaran kebijakan

Bidang Hukum
Hukum Administrasi Negara

EKSEMPLAR

Kode Eksemplar	lokasi Rak	Status Buku

T.E.U BADAN

Nama Pengarang	Tipe Pengarang	Jenis Pengarang
Indonesia.Kementerian Hukum	Badan Organisasi	Kontributor

SUBJEK : Analisis, Evaluasi, Dampak, Kebijakan, Penetapan, Pembinaan, Pengawasa, Organisasi Notaris -

Monografi Detail

Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Lampiran